Sejarah

Sebelum dilaksanakannya Otonomi Daerah, Landasan Hukum yang menjadi dasar pembentukan Bina Marga adalah Peraturan Daerah Kebupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 14 Tahun 1998, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Tingkat II Kabupaten Malang. Setelah pelaksanaan Otonomi Daerah maka landasan hukum pembentukan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga.

Ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Bina Marga berikut tugas pokok dan fungsi organisasi.

Didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Bina Marga Kabupaten Malang sebagai Instansi Pemerintah terus-menerus berusaha meningkatkan pelayanan sesuai tuntutan masyarakat terhadap terciptanya good governance berlandaskan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN yang aturan pelaksanaannya berdasarkan pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) maka Dinas Bina Marga berkewajiban membuat pertanggungjawaban Akuntabilitas Kinerja dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabillitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai landasan hukum didalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


Last Update:08-04-2013 09:43